Masuk

Ingat Saya

FRAMING : Teknik Jurnalisme Perang

FRAMING : Teknik Jurnalisme Perang

Framing menekankan diri pada dua dimensi besar yakni, seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek realitas.
Dalam prakteknya, framing dijalankan media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain;
serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana-penempatan yang
mencolok (menempatkan di headline, halaman depan atau badan belakang), pengurangan, pemakaian grafis
untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau
peristiwa yang diberitakan.

Kekuatan media antara lain melalui proses pembingkaian (framing), teknik pengemasan fakta,
penggambaran fakta, pemilihan sudut pandang (angle), penambahan atau pengurangan foto dan gambar dan
lain-lain, berpeluang untuk jadi peredam atau pendorong. Di sinilah media kerap dituduh sebagai conflict
intensifier (memperuncing konflik). Di sisi lain, media dihadapkan pada tuntutan berbagai pihak untuk turut
menciptakan kondisi yang kondusif untuk menyelesaikan konflik (conflict diminisher). Memenuhi harapan
ini mengandung resiko media harus menyeleksi –bahkan menutupi–fakta-fakta yang dianggap sensitif bagi
kelompok-kelompok tertentu. Dengan gaya penyajian yang hiperbolis, media dianggap memprovokasi pihak
yang bertikai untuk segera memulai peperangan. Media juga dituduh mengondisikan publik untuk menerima
perang sebagai satu-satunya opsi yang realitas.

Terlepas dari tuduhan tersebut, banyak aspek yang harus dikaji dari pemberitaan media tentang konflik
Aceh. Media bagaimanapun adalah variabel determinan dalam sebuah konflik. Pihak-pihak yang bertikai
sangat berambisi untuk menggunakan media sebagai alat propaganda. Di sisi lain, publik sangat tergantung
pada ekspos media untuk mengetahui perkembangan konflik. Dengan kata lain, wacana media tentang kasus
Aceh menunjukkan bahwa keterlibatan media dalam sebuah konflik menjadi suatu keniscayaan jurnalistik
konflik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis, dengan pendekatan ini ingin melihat dan memahami
bagaimana praktik pembingkaian (framing) jurnalisme damai dan jurnalisme perang dalam berita mengenai
konflik Aceh antara TNI dan GAM di harian Kompas dan Republika selama pemberlakuan Darurat Militer
pertama di Aceh selama periode 18 Mei sampai 16 Nopember 2003. Alasan utama pemilihan periode
pertama pemberlakuan darurat militer itu adalah meningkatnya frekuensi pemberitaan media terhadap
konflik (perang) di Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan, penggambaran dan penonjolan berita yang cenderung lebih berpihak
kepada TNI daripada GAM cukup banyak ditemui selama periode penelitian ini dilakukan. Umumnya,
kedua media justru lebih menonjolkan aspek-aspek berita yang bernilai jurnalisme perang ketimbang
jurnalisme damai.

Bagaimana prasangka itu diwujudkan dalam presentasi jumalisme perang oleh media? Kita dapat
merunutnya dari evaluasi-evaluasi yang diberikan media terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perang
yang menjadi obyek liputan. Juga dari penggunaan istilah-istilah kunci yang bersifat konotatif, metafor dan
hiperbola, serta simbol-simbol visual (foto) yang digunakan untuk merekonstruksi fakta perang. Prasangka
itu juga terpancar dari prioritas yang diberikan media kepada sumber-sumber berita tertentu dan bagaimana
pernyataan sumber berita ditonjolkan atau sebaiknya ditenggelamkan (proses-proses framing).

Secara singkat, kajian ini berimplikasi kepada pengembangan praktik jurnalisme damai yang seharusnya
dikedepankan oleh media.

Dari masa diberlakukannya darurat militer di Aceh yang berdampak pada derasnya arus pemberitaan media
bernuansa peperangan, terdapat implikasi konseptual atas praktik jurnalisme yang tidak kondusif dan
kompatibel dalam proses demokratisasi informasi. Terdapat 2 (dua) implikasi teoretis yang sekaligus dapat
dibaca sebagai kelemahan mendasar implementasi jumalisme perang dalam proses demokratisasi.

Pertama, dari konteks interaksi antara struktur-struktur sosial dan pelaku-pelaku sosial dalam
mengkonstruksi realitas perang di satu pihak dipandang sebagai kemajuan mendasar dalam mengedepankan
jumalisme patriotik atau jumalisme nasionalisme tanpa legitimasi dan kontrol sosial yang jelas, menjadi
lebih maju. Di lain pihak, mengakui keberadaan media sebagai agen perubahan sekaligus kontrol sosial yang
menjadi momentum bagi kembalinya hak-hak dasar warga negara dalam konteks memenuhi kebutuhan dan
kepentingan mereka untuk menikmati jumalisme damai. Implikasinya adalah bahwa praktik jumalisme
perang tidak kondusif bagi hak publik itu sendiri.

Implikasi teoretis kedua yang ditawarkan secara sederhana dalam penelitian ini adalah sebuah upaya
memberanikan diri mengatakan “tidak” pada praktik jumalisme perang, terutama yang berkaitan dengan hak
publik yang terbebas dari kekerasan oleh media.

admin
Dengan
Kemampuan saya mencari sumber berita yang aktual, memukau dan dapat dipercaya kredibilitasnya, membuat saya bergabung dengan JalanDamai ini. Saya memberikan informasi yang independen dan konsisten dengan Perjuangan.